Lampura – Faktaberita.online.
Pemerintah Desa (Pemdes) Muara Aman, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, Diduga Lakukan Pekerjaan Fiktif dengan Anggaran Dana Desa (DD) tahun 2022. Minggu, 30/07/2023
Beberapa Item yang diduga Fiktif, berupa anggarkan sejumlah item terkait penanggulangan Covid-19, seperti penyampaian beberapa warga masyarakat.
Item itu diantaranya mulai dari penyemprotan cairan disinfektan, penyediaan alat cuci tangan atau handsanitizer, hingga sosialisasi dan sejumlah anggaran berbeda lainnya.
Namun anehnya, sejumlah item yang dianggarkan menggunakan Dana Desa (DD) setahun silam itu diakui warga sekitar tidak diketahui realisasinya.
Perihal tersebut diakui oleh kedua pria berinisial R dan M, warga dusun I ini mengatakan tidak mengetahui jika tahun lalu terdapat anggaran yang diperuntukkan untuk penanganan Covid-19 tersebut.
“Kalau dulu sewaktu masih maraknya iya, tapi seingat saya tahun 2022 kemarin udah tidak ada lagi yang disemprot disinfektan atau dikasih penyedia tempat cuci tangan dan seperti handsanitizer gitu,” kata R yang juga dibenarkan M saat dijumpai wartawan pada Minggu, 30 Juli, 2023.
Namun anehnya entah benar-benar lupa atau justru melupa, Joni Kepala Desa (Kades) Muara Aman mengaku tidak mengingat adanya realisasi DD untuk penanganan Covid-19 tersebut.
“Tidak tahu lupa saya, kalau liat catatannya baru ingat saya. Tapi ada semua itukok dicatatannya apa saja yang dibelanjakan,” kilah Joni kades Maura aman
Padahal, dalam pelaporan penggunaan DD tahun kemarin, Pemdes Muara Aman ini diketahui mengalokasikan dana untuk sekertariat satgas Covid-19 dengan pagu Rp.22.155.000, lalu penyemprotan cairan disinfektan Rp 2.460.000, penyiapan cuci tangan atau handsanitizer Rp.29.950.000, pelaksanaan dukungan tracking Rp. 5.425.000, serta sosialisasi Rp.1.100.000.
Lantaran diakui warga sekitar tidak mengetahui adanya kegiatan itu, sehingga penyaluran item tersebut berpotensi bermasalah lantaran terindikasi terjadinya penyelewengan anggaran.
Guna mengungkap indikasi masalah tersebut, kini awak media bakal melakukan konfirmasi terhadap Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum (APH) setempat.(hen)
