Faktaberita.Online-Muratara/Sumsel
Seiring berkembangnya era globalisasi dan digitalisasi yang kian marak di dunia ini, kegiatan perpisahan tingkat sekolah baik TK/PAUD ,SD, SMP dan SMA, mendapatkan komentar dari salah satu dewan yang ada di kabupaten Musi Rawas Utara.
Menurut salah satu anggota DPRD kabupaten Musi Rawas Utara, kegiatan ini tidak perlu dilakukan pemungutan yang akan mengakibatkan terjadinya konflik perekonomian.
Salah satu anggota DPRD kabupaten Musi Rawas Utara dari fraksi partai PPP (Muhammad Hadi) yang merupakan ketua DPC partai PPP, mengatakan kepada awak media saat dikunjungi di kantor sekretariat DPC PPP kabupaten Musi Rawas Utara, mengatakan,”Saya sangat merasa prihatin dengan adanya acara perpisahan yang dilaksanakan dibeberapa sekolah yang ada di kabupaten Musi Rawas Utara,karena kegiatan itu sangat memprihatikan.Lantas kegiatan itu menurut keterangan dibebankan kepada wali murid,nah dengan adanya kegiatan yang seperti ini,apakah mungkin tidak akan terjadi konflik perekonomian di lingkungan masyarakat Desa.”Saya berfikir begini,jika 1 orang wali murid dibebankan sekian, dikatakanlah Rp 200 ribu per wali murid,kalau dikalikan sekian wali murid,apakah ini bisa menjamin tidak bermasalah bagi orang tua wali murid.Tapi jika itu di biayai pihak sekolah itu,ok ok sajalah.Karna jika wali murid itu merupakan orang yang mampu,bagi mereka tidak apa,tapi jika orang tua/wali murid tersebut termasuk orang yang tidak mampu, mereka terpaksa berhutang,belum lagi mereka akan memikirkan anaknya untuk melanjutkan kejenjang pendidikan selanjutnya dan ini akan menjadi beban bagi mereka.Karna jika anak mereka tidak mengikuti acara tersebut mereka akan merasa malu terhadap wali murid yang lainnya bukan hanya orang tua/wali murid,mungkin sikis anak mereka akan merasa minder terhadap anak-anak sebaya mereka dan tidak menutup kemungkinan anak tersebut akan dibuli dan di ejek oleh teman-temannya ungkapnya.
Saya menghimbau,kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara,agar dapat mengontrol kegiatan perpisahan tersebut.Demi menjaga kestabilan perekonomian keluarga tetap terjaga dan tidak terjadi konflik perekonomian di masyarakat desa dan kelurahan.Tutupnya
Red : Kaperwil Sumsel
