Jakarta – Faktaberita.online
Bangun pagi dan sembari menikmati segelas kopi susu yang disuguhkan istri, termangu dengan melihat di beberapa grup media online adanya surat dari DPP PDIP tentang instruksi harian ketua umum.
Kalau kita mencermati isi surat ini tentunya sangat luar biasa, dikarenakan instruksi Ketua Umum untuk tidak menghadiri undangan resmi ‘negara’ kepada Kepala Daerah.
Retret untuk Kepala Daerah yang akan dilaksanakan di Magelang oleh Kemendagri pada tanggal 21-28 Februari 2025 menjadi menghangat dikarenakan adanya surat DPP PDIP yang langsung ditandatangani oleh Megawati Soekarno Putri tunggal sebagai Ketua Umum partai.
Surat DPP PDIP ini mengandung daya tekan yang tidak kecil kepada Presiden, instruksi Presiden untuk kepala daerah mengikuti retret menjadi kebimbangan yang sangat kuat bagi kepala daerah yang berasal dari PDIP, apalagi kalau memang Kepala Daerah tersebut merupakan kader partai dan punya jabatan di partai.
Masyarakat tentunya pasti akan melihat ini reaksi PDIP terkait dengan penahanan Hasto sebagai Sekretaris Umum PDIP. Yang menjadi perhatian kembali adalah, bagaimana dari efeknya kepada masyarakat ?
Masyarakat pasti akan merasakan efek ‘perseteruan’ PDIP dengan pemerintah, apalagi PDIP ini merupakan partai pemenang pemilu legislatif, jadi memang harus cepat-cepat diselesaikan agar tidak terjadi ketegangan politik dan politik tidak sehat kalau benar-benar berlarut.
Elit politik harus mengorbankan egosentris partai untuk kepentingan masyarakat umum terutama untuk tuntunan dan tontonan etika berpolitik para elit politik.
Masyarakat tidak mau melihat Kepala Daerah membangkang kepada Presiden dikarenakan mengikuti perintah partai politik mereka bernaung.
Insyaallah Indonesia akan baik-baik saja dengan niat baik para elit-elit politik.
