faktaberita.online | Saumlaki_
Dalam praktik Modus politik uang pada Negara/ Daerah berkembang dan miskin ekstrim sangat sulit terhindari padahal sejatinya tak boleh terjadi pada perhelatan pemilukada untuk mendapatkan pimpinan daerah yang berintegritas dengan tujuan kesejahteraan rakyat.
Hal ini dituturkan Putra Asli Tanimbar, MARNIKS REFIALY (26) Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solusi Bisnis Indonesia (STIE SBI) Yogyakarta saat dikonfirmasi media ini di kota pelajar, Daerah Istimewa Yogyakarta. Rabu (6/11/24).
“Sebenarnya modus operandi politik uang sangat simple, tinggal kumpul KTP oleh tim sukses, negosiasi per KTP bisa sebesar 250 ribu, tiga ratus ribu, 500 ribu bahkan bisà sampai 1 juta per KTP”.ungkapnya.
Lanjutnya menjelaskan eksekusi politik uang bisa saat hari H atau pagi buta/ serangan fajar kemudian KTP dikembalikan KTP dengan uang yang dijanjikan kepada masyarakat.
Rakyat yang ekonomi lemah/ miskin ekstrim tentunya akan tergiur bila dalam satu keluarga ada 5 orang kemudian dikalikan dengan 500 ribu, bagi mereka itu adalah rejeki nomplok, kebutuhan mereka bisa terpenuhi.
“Kasihan sekali karena masyarakat lupa bahwa jumlah uang itu hanya bisa dibelanjakan seminggu atau dua Minggu sudah habis tanpa memikirkan jangka panjang nasib selanjutnya selama 5 tahun ke depan”.ujarnya.
Dirinya sangat mengkritisi Praktik politik uang karena menurutnya hal ini sangat berdampak buruk bagi rakyat khususnya di Daerah Kepulauan Tanimbar.
“ Rakyat tentunya berkeinginan mempunyai pemimpin yang berintegrated, bukan pemimpin yang andalkan kemenangan dengan uang”. imbuhnya.
Mengakhiri konfirmasijya, Ia berharap peran Aparat Penegak Hukum (APH) dan GAKUMDU di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat melakukan pencegahan dini serta penindakan dengan memaksimalkan kegiatan Patroli malam untuk pencegahan terjadinya politik uang. (Jk)
