AMBON — Persoalan hak dan perlindungan buruh menjadi perhatian serius Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M., saat menerima jajaran Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Provinsi Maluku dalam rapat bersama di Ruang Rapat Gubernur Provinsi Maluku, Selasa, 2 September 2026. Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan ketenagakerjaan sekaligus upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan serikat pekerja dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh di Maluku.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua SBSI Provinsi Maluku, Demas Luanmase, menyampaikan sejumlah aspirasi dan persoalan yang dihadapi pekerja di berbagai wilayah Maluku. Persoalan tersebut meliputi pemenuhan hak pekerja, jaminan sosial ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja, hingga pentingnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam berbagai investasi strategis yang akan berkembang di Maluku.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah jaminan kematian mantan karyawan RSUD Haulussy Ambon. Persoalan tersebut saat ini masih dalam proses koordinasi dan penyelesaian oleh pihak terkait. Gubernur Hendrik Lewerissa memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dan mendorong agar proses penyelesaiannya terus dikawal sehingga hak yang seharusnya diterima dapat memperoleh kepastian, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan.
Tidak hanya itu, SBSI juga menyampaikan persoalan hak pekerja di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) atas nama Amri. Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Hendrik Lewerissa langsung melakukan koordinasi dengan Bupati Seram Bagian Timur agar persoalan tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan diselesaikan. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari SBSI karena menunjukkan adanya respons cepat pemerintah terhadap persoalan yang menyangkut hak dan kepentingan pekerja.
Pertemuan juga membahas mengenai prioritas tenaga kerja lokal Maluku dalam pengembangan Blok Masela pada masa mendatang. Gubernur Hendrik Lewerissa menekankan pentingnya investasi strategis di Maluku memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah. Tenaga kerja lokal diharapkan mendapatkan kesempatan yang luas untuk terlibat sesuai kompetensi, sekaligus didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing dalam dunia kerja.
Selain itu, SBSI dan Pemerintah Provinsi Maluku membahas jaminan perlindungan bagi buruh rentas yang bekerja dan mencari nafkah di berbagai wilayah. Perlindungan terhadap pekerja dinilai harus menjadi perhatian bersama, termasuk menyangkut jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, kepastian hubungan kerja serta pemenuhan hak-hak normatif pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa serikat pekerja memiliki posisi penting dalam pembangunan daerah. “SBSI merupakan mitra strategis dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan. Karena itu, komunikasi dan koordinasi harus terus dibangun. Pemerintah hadir untuk memastikan persoalan ketenagakerjaan dapat dibicarakan dan dicarikan solusi secara bersama-sama, sehingga hak pekerja terlindungi dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik,” tegas Hendrik Lewerissa.
Sementara itu, Ketua SBSI Provinsi Maluku, Demas Luanmase, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Hendrik Lewerissa atas responsifnya dalam menerima serta menindaklanjuti persoalan buruh.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur Hendrik Lewerissa yang telah memberikan ruang kepada SBSI untuk menyampaikan berbagai persoalan buruh. Respons beliau sangat positif, khususnya ketika langsung melakukan koordinasi terkait persoalan Amri di SBT serta memberikan perhatian terhadap persoalan jaminan kematian mantan karyawan RSUD Haulussy.
Kami berharap sinergi ini terus diperkuat sehingga persoalan buruh di Maluku dapat diselesaikan secara cepat, adil dan memberikan kepastian bagi pekerja serta keluarganya,” ujar Demas Luanmase.(TIM)
