Tangerang-FBO.
Proyek pembangunan jalan di Kampung Sukasari, Desa Pangkalan, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan aktivis mahasiswa. Mereka menduga pelaksanaan proyek tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan mendesak Ketua DPRD Kabupaten Tangerang turun tangan menjalankan fungsi pengawasan.
Aktivis menyoroti metode pengerjaan jalan yang sebelumnya menggunakan paving block. Mereka menduga pelaksana hanya menambahkan material di atas permukaan jalan lama sebelum melakukan pengecoran.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait metode pelaksanaan pekerjaan dan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam perencanaan proyek.
“Pekerjaan konstruksi seharusnya tidak hanya mengejar penyelesaian fisik, tetapi juga memastikan setiap tahapan pengerjaan memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan,” ujar Gandi Sadewa.
Sorotan semakin menguat karena proyek jalan tersebut diduga berasal dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) salah satu anggota DPRD Kabupaten Tangerang.
Gandi menegaskan, keterkaitan proyek dengan Pokir anggota dewan tidak boleh mengendurkan fungsi pengawasan. Setelah pemerintah memasukkan proyek tersebut ke dalam program pembangunan dan menggunakan APBD, pelaksana tetap wajib memenuhi perencanaan teknis serta ketentuan yang berlaku.
Karena itu, Gandi mendesak Ketua DPRD Kabupaten Tangerang turun tangan memastikan fungsi pengawasan berjalan secara objektif.
“Kalau benar proyek ini berasal dari Pokir salah satu anggota dewan, justru harus semakin transparan. Ketua DPRD harus memastikan proyek tersebut tidak hanya terealisasi secara administratif, tetapi juga memiliki kualitas pekerjaan yang sesuai standar,” tegasnya.
Menurut Gandi, masyarakat berhak mengetahui apakah metode pembangunan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan pemerintah.
“Jangan sampai karena jalan sudah terlihat bagus setelah dicor, kemudian persoalan kualitas dianggap selesai. Kita harus lihat bagaimana proses pengerjaannya dan apakah hasil akhirnya sesuai dengan spesifikasi,” katanya.
Aktivis mahasiswa meminta Ketua DPRD Kabupaten Tangerang memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Mereka juga mendorong pihak terkait membuka informasi dan melakukan klarifikasi mengenai metode serta kualitas pekerjaan.
“Kalau memang sesuai spesifikasi, buktikan melalui pemeriksaan teknis. Kalau ditemukan ketidaksesuaian, jangan dibiarkan,” pungkasnya.
Gandi menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga DPRD mengambil langkah nyata. Apabila Ketua DPRD mengabaikan tuntutan tersebut, pihaknya akan memperluas konsolidasi bersama elemen mahasiswa, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat Kabupaten Tangerang untuk mengawal persoalan ini melalui aksi penyampaian pendapat di muka umum secara damai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ujarnya.
[Red/Har]
