Minahasa Selatan – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum menegaskan akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Masyarakat Peduli Hukum akan mendesak Bupati Minahasa Selatan agar segera menonaktifkan atau mencopot Kepala Inspektorat dari jabatannya guna menjamin proses pemeriksaan yang objektif serta menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Selain menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah, Aliansi Masyarakat Peduli Hukum juga menyatakan akan menyerahkan laporan resmi kepada Polres Minahasa Selatan terkait dugaan tindak pidana berupa penggelapan satu unit mobil yang diduga merupakan aset negara serta penyalahgunaan wewenang, yang menurut aliansi perlu diusut secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Juru bicara Aliansi Masyarakat Peduli Hukum menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum harus diproses berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) tanpa pandang bulu.
> “Kami meminta aparat penegak hukum mengusut secara transparan dan profesional setiap dugaan yang kami laporkan. Jika terdapat bukti yang cukup, maka proses hukum harus ditegakkan sesuai peraturan perundang-undangan. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” tegas juru bicara Aliansi Masyarakat Peduli Hukum.
Aliansi Masyarakat Peduli Hukum menilai bahwa apabila terdapat dugaan penyalahgunaan aset negara maupun penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik, maka hal tersebut harus menjadi perhatian serius karena berpotensi merugikan kepentingan negara dan masyarakat.
Melalui aksi damai yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, Aliansi Masyarakat Peduli Hukum mengajak seluruh peserta untuk tetap menjaga ketertiban, mematuhi ketentuan hukum, serta menghormati proses penegakan hukum yang sedang maupun akan berlangsung.
Aliansi Masyarakat Peduli Hukum menegaskan bahwa laporan yang disampaikan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Aliansi Masyarakat Peduli Hukum berkomitmen untuk terus mengawal proses penegakan hukum secara transparan, profesional, dan akuntabel demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang.
