Faktaberita.online – Indragiri Hilir, Kementerian Keuangan menerbitkan aturan baru mengenai pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai syarat pencairan Dana Desa (DD) tahap 2.
Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
Peraturan ini merupakan perubahan atas PMK Nomor 108 tahun 2024.
Sebanyak 101 desa di Kabupaten Indragiri Hilir terancam tidak bisa membiayai sejumlah program penting karena Dana Desa (DD) tahap II tidak kunjung terserap hingga akhir November 2025.
“Bambang.SY.ST selaku kades desa Kelumpang di Kab.Indragiri Hilir, yang juga sebagai Ketua Desa Bersatu Riau, mengatakan, bahwa Program diantaranya Honor RT/RW Kader dan Guru PAUD bahkan rencana pembangunan jalan prioritas yg rusak berat,belum bisa dibayarkan akibat dari kebijakan Menteri Keuangan ”
Sementara itu, Dana Desa yang bersifat earmark, yakni yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah pusat seperti BLT Desa, ketahanan pangan, dan penanganan stunting akan tetap dicairkan.
Kebijakan ini membuat desa-desa di Inhil kehilangan sebagian besar ruang fiskal yang selama ini digunakan untuk membiayai insentif guru TK / PAUD, guru ngaji, internet desa, operasional desa, pemberdayaan masyarakat, hingga kegiatan pembangunan fisik.
“”Nanti Setelah berkordinasi dg pemerintah kabupaten yg landing sektornya dinas PMD sebagai pembina dan pengawas pemerintah didesa
saya berencana akan audiensi ke Kemenkeu di Jakarta bersama teman-teman dari Desa bersatu Inhil Provinsi Riau , APDESI dan PPDI kabupaten Inhil .” kata Bambang saat dihubungi awak media ”
Kebijakan ini diperkirakan akan menimbulkan tekanan yang cukup besar pada tata kelola keuangan desa, terutama karena dana non-earmark selama ini menjadi tumpuan dalam mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.(Andre Suai )
