faktaberita.Online, Manokwari – Anggota MPR/DPD-RI Daerah Pemilihan Papua Barat, Yance Samonsabra, SH., M.Si, melaksanakan kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat bersama Komunitas Masyarakat Peduli Papua Barat pada, Jumat (28/11/25). Kegiatan ini mengangkat tema โHubungan Pusat dan Daerah (Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah) โ.
Dalam paparannya, Yance Samonsabra yang juga merupakan Anggota Kelompok Pengkaji MPR-RI menekankan pentingnya hubungan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, koordinasi dan distribusi kewenangan yang baik menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Provinsi Papua Barat, terutama dalam memastikan pemerataan program strategis dan peningkatan kualitas layanan publik.
Kegiatan penyerapan aspirasi ini berlangsung dinamis. Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dengan menyampaikan berbagai isu dan kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang muncul mencakup stabilitas ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga percepatan pembangunan infrastruktur.
Sejumlah isu spesifik turut disampaikan, antara lain:
โข Peralihan Beasiswa Otonomi Khusus Papua (OAP) yang di Kelola LPDP, yang dinilai perlu mendapat perhatian agar akses pendidikan tetap terjamin bagi putra-putri Papua Barat.
โข Dukungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih, sebagai upaya penguatan ekonomi kerakyatan.
โข Program Manokwari Nol Persen Sampah, yang mendorong peningkatan kesadaran dan manajemen lingkungan.
โข Pemotongan Dana Desa oleh Kementerian Keuangan, yang dinilai berdampak terhadap program pembangunan di kampung-kampung.
โข Peningkatan infrastruktur di Papua Barat, terutama akses jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan.
Yance Samonsabra menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan penting untuk diperjuangkan di tingkat nasional. Ia juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat yang dinilainya sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kemajuan Papua Barat.
Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak pusat demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Papua Barat.
