FaktaBerita.Online – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diwakili oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung B DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi, didampingi Wakil Ketua I Novita Anakotta, Wakil Ketua II Elviana, dan Wakil Ketua III Agenda difokuskan pada pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dengan perhatian khusus terhadap kinerja investasi di daerah tahun 2025.
Dalam rapat tersebut, Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat Yance Samonsabra menyoroti kelanjutan proyek Pupuk Kaltim di Kabupaten Fak-fak Provinsi Papua Barat.
” Bagaimana kelanjutan proyek Pupuk Kaltim di Kab. Fak-fak Provinsi Papua Barat yg sampai saat ini belum ada kelanjutan, kehadiran smelter ini sangat penting bagi Masyarakat Papua Barat, dan juga untuk mengurangi angka pengangguran di Provinsi Papua Barat ” Ujar Yance
Menanggapi persoalan kelanjutan pembangunan mega proyek pabrik pupuk kaltim di Kab.Fak-fak dalam hal ini Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diwakili oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menyampaikan
” Lokasi proyek saat ini pabrik pupuk di Kab.Fak-fak tidak bisa dibangun karena mengalami kendala faktor alam diantaranya terdapat lapisan bumi yang memiliki rongga kosong saat pemasangan tiang-tiang besi, itu langsung hilang kedalaman, saat ini Piihak perusahaan dan Kementerian investasi sedang mencari Lokasi lain untuk di bangun pabrik tersebut, kalau di fakfak tidak bisa maka mencari lahan yg ada di Wilayah Papua Barat. Kalau memang tidak ada baru mereka cari di luar provinsi Papua Barat. ” Ujar Wamen Todotua
Anggota Komite IV DPD-RI Dapil Papua Barat Yance Samonsabra menyampaikan mengharapkan peran serta dukungan pemerintah daerah di Papua Barat agar dapat berkomunikasi dengan Pihak Perusahaan, Kementerian, pihak-pihak terkait lainnya.
” Saya berharap pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk dapat membangun komunikasi bersama perusahaan dan Pihak Kementerian Investasi agar Pabrik Pupuk Kaltim tidak di pindahkan dari Papua Barat, kalau sampai itu terjadi maka Papua Barat akan kehilangan Lapangan kerja dan dan juga akan berdampak kepada Perputaran ekonomi dan PAD ” Ungkap Yance
