MINSEL, FaktaBerita – Aliansi Kebangsaan Indonesia (ASKAINDO) Sulawesi Utara menantang aparat penyidik Polres Minahasa Selatan (Minsel) untuk mendalami penggunaan anggaran media di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Minsel.
Ketua ASKAINDO Sulut, Noldy Poluakan, menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran harus menjadi perhatian serius penegak hukum. Menurutnya, dugaan adanya ketidakwajaran dalam penyaluran anggaran media di Kominfo Minsel patut ditelusuri lebih jauh.
Diketahui, Kominfo Minsel setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk kerja sama dengan media. Pada tahun 2023 dan 2024, alokasi tersebut tetap ada dan menjadi sorotan publik terkait mekanisme penyaluran serta kriteria media penerima kerja sama. Namun, hingga kini transparansinya masih dipertanyakan.
Seiring dengan itu, puluhan wartawan Minsel dipanggil penyidik Polres Minsel untuk dimintai keterangan mengenai penggunaan anggaran media tersebut. Pemanggilan ini semakin memperkuat desakan agar pengelolaan dana di Kominfo Minsel diperiksa secara menyeluruh.
“Kami meminta aparat kepolisian, khususnya penyidik Polres Minsel, agar jangan hanya fokus pada dugaan penyimpangan di sektor pembangunan fisik, tetapi juga harus berani masuk dan mendalami pos anggaran media di Kominfo. Publik perlu tahu apakah pengelolaannya sudah sesuai aturan,” tegas Poluakan.
Ia menambahkan, dana yang dialokasikan untuk kerja sama media seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui keterbukaan informasi publik, bukan sekadar menjadi pos belanja yang tidak jelas peruntukannya.
ASKAINDO Sulut pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai persoalan dugaan penyalahgunaan anggaran, termasuk di sektor nonfisik, guna memastikan penggunaan APBD benar-benar tepat sasaran.(Red)
