Bula, 3 September 2025 – Pimpinan Komisi III DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) memberikan apresiasi terhadap langkah perjuangan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) SBT yang konsisten menyuarakan aspirasi kaum buruh di daerah. Aspirasi itu disampaikan SBSI melalui surat resmi permohonan audiensi kepada pemerintah daerah dan DPRD.
Dalam aspirasi tersebut, SBSI SBT menekankan beberapa tuntutan penting, antara lain menolak aturan ketenagakerjaan yang merugikan buruh, mendesak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku sebesar 10 persen pada tahun 2026, serta meminta pembentukan satgas PHK dan desk ketenagakerjaan di kepolisian untuk mengawasi praktik PHK sepihak.
Selain itu, SBSI juga mengajukan permintaan agar buruh rentan mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, menolak pajak pesangon, hingga mendorong pengesahan UU perampasan aset koruptor demi kepastian hukum. SBSI juga menilai perlunya kebijakan beasiswa pendidikan tinggi bagi anak-anak buruh serta keterlibatan putra-putri daerah dalam proyek strategis Blok Seram Non Bula.
Ketua DPC SBSI SBT, Andi Ernawati, menegaskan bahwa perjuangan ini lahir dari keresahan para pekerja yang hak-haknya belum sepenuhnya terpenuhi. “Kami berharap aspirasi ini benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berpihak pada buruh. Persoalan PHK sepihak, jaminan sosial, hingga kesejahteraan pekerja harus menjadi prioritas bersama,” tegasnya.
Pimpinan Komisi III DPRD SBT menyampaikan dukungannya terhadap langkah SBSI. “Kami mengapresiasi perjuangan SBSI SBT yang secara konsisten hadir memperjuangkan kepentingan buruh. DPRD akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi yang berpihak pada pekerja,” ujarnya.
Dengan apresiasi ini, DPRD SBT berharap terjalin sinergi positif antara pemerintah daerah, legislatif, dan serikat buruh. Aspirasi yang disampaikan SBSI diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Seram Bagian Timur.(TIM)
