Ambon, 31 Agustus 2025 –Gerakan buruh di Maluku kembali menguat. Besok, Senin (1/9/2025), Koalisi Buruh Maluku yang terdiri dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Maluku dan perwakilan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Maluku akan mendatangi kantor DPRD Provinsi Maluku.
Dalam agenda tersebut, koalisi buruh akan membawa sejumlah tuntutan penting yang dianggap mendesak untuk segera ditangani pemerintah daerah. Di antaranya, penanganan praktik PHK sepihak yang masih marak terjadi, penolakan pajak pesangon yang dinilai merugikan buruh, serta desakan agar Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku tahun 2026 dinaikkan sebesar 10 persen.
Selain itu, buruh juga menuntut pemerintah provinsi segera membentuk Satgas PHK sebagai langkah pengawasan dan penanganan dini, serta mendorong pihak kepolisian membentuk Desk Ketenagakerjaan guna merespons cepat persoalan buruh.
Ketua SBSI Maluku, yang juga juga saat ini menjabat sebagai Ketua Partai Buruh Provinsi Maluku Dimas Luanmase, mengatakan aksi ini bukan sekadar ikut-ikutan , melainkan bentuk kepedulian nyata buruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Maluku. “Buruh tidak hanya bicara soal upah, tetapi juga bicara tentang keadilan, pemerataan, dan kepastian hukum bagi seluruh pekerja di Maluku,” tegasnya.
Hal senada disampaikan perwakilan FSPMI Maluku, Agus Melsadalam. Ia menilai DPRD Provinsi Maluku harus hadir sebagai representasi rakyat dalam memperjuangkan nasib buruh. “Kami datang untuk memastikan suara buruh benar-benar didengar dan ditindaklanjuti, bukan hanya sebatas wacana,” ujarnya.
Koalisi Buruh Maluku juga menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok yang kian memberatkan masyarakat, sementara daya beli terus menurun akibat rendahnya upah. Mereka berharap DPRD dapat memfasilitasi pertemuan bersama pemerintah untuk mencari solusi yang berpihak pada buruh dan rakyat kecil.
Rencananya,aksi ini akan diikuti oleh sejumlah pengurus dan perwakilan dari Koalisi Buruh Maluku yakni Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(SBSI) dan Perwakilan Federasi Pekerja Metal Indonesia(FSPMI) Provinsi Maluku.
Mereka Harapan Mereka bisa langsung Bertemu pimpinan DPRD Provinsi Maluku untuk membahas sejumlah masalah Perburuhan atau ketenagakerjaan di Provinsi Maluku. (TIM)
