Faktaberita.Online
Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Mukhlis Basri, mengusulkan agar Kementerian Perumahan bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam menyediakan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terpaksa tinggal jauh dari tempat kerjanya.
Muklis mengatakan masih banyak PNS yang harus menempuh perjalanan jauh ke kantor, bahkan mencapai lebih dari 150 kilometer setiap harinya. Usulan ini muncul sebagai tanggapan atas meningkatnya kebutuhan perumahan yang layak bagi para pegawai negeri yang tersebar di berbagai daerah.
“Saya berharap bisa ada kerja sama antara Kementerian Perumahan dan pemerintah daerah kabupaten untuk mengadakan program perumahan bagi PNS, karena masih banyak pegawai yang harus berjuang dengan jarak tempuh yang jauh,” kata Mukhlis dalam Raker Komisi V dengan Kementrian Perumahan, Senin, 4 /11/2024.
Politisi PDIP dapil Lampung I itu, menyampaikan pandangan dalam rapat yang juga membahas evaluasi penggunaan anggaran serta hasil pemeriksaan semester II oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pada laporan tersebut, BPK mengungkapkan terdapat 129 temuan terkait pembiayaan perumahan yang masih perlu diselesaikan.
Mukhlis menyoroti kondisi di daerah asalnya, dimana sekitar 8 persen pegawai negeri sipil harus melakukan perjalanan jauh atau bahkan terpaksa menginap di dekat kantor untuk memudahkan mereka menjalankan tugas.
Ia berharap program pembangunan perumahan dapat direalisasikan dengan sinergi antara Kementerian Perumahan dan Pemda.
“Saya kira jika program pembangunan 3 juta rumah oleh Kementerian Perumahan dapat terlaksana, pemerintah daerah akan sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak bagi pegawai negeri,’ ungkapannya.
Selain itu, Mukhlis menyatakan dukungannya terhadap peningkatan anggaran untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bedah rumah, dan pengadaan perumahan bagi PNS yang lokasinya jauh dari tempat kerja mereka.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan perumahan akan berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama para pegawai negeri yang berada di wilayah terpencil atau jauh dari perkotaan.
“Saya mengharapkan kualitas hunian di berbagai daerah dapat terus meningkat, seiring dengan peningkatan kesejahteraan para PNS yang bekerja di sana,” tandasnya.
Mukhlis menutup pernyataannya dengan harapan agar Kementerian Perumahan segera mengambil langkah konkret.
Dirinya mengharapkan program perumahan yang dapat memenuhi kebutuhan para PNS, serta memastikan kualitas dan keberlanjutan dari program-program perumahan yang telah berjalan.
“Saya kira akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk PNS yang berkontribusi besar bagi kemajuan dan pelayanan publik di Indonesia,” pungkasnya. (Ror)
