SBSI Maluku Berkomitmen Berikan Dukungan Kepada Calon Kepala Daerah Yang Dapat Memperhatikan Keluhan Buruh/Pekerja

Uncategorized319 Dilihat

faktaberita.Online,-Rapat Koordinasi Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia SBSI Provinsi Maluku dalam menyongsong Rapat kerja wilayah (Rakerwil) Ke II bulan Oktober mendatang melahirkan berbagai gagasan penting yang akan dilaksanakan menjelang Rakerwil mendatang

Dimas Luanmase kepada media ini Rabu 18/09/24 mengatakan, SBSI Provinsi Maluku akan memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah yang memiliki perhatian serius kepada sektor perburuhan di Maluku dalam hal upah kerja, Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan serta jaminan kepastian hukum kepada kaum Buruh/perkerja yang ter diskriminasi

” Pada Prinsipnya Kaum Buruh di Maluku sudah sekian lama menderita terkait hal yang belum sepenuhnya diberikan oleh negara melalui pemda Provinsi Maluku misalnya jaminan kesehatan ,jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari Tua, jaminan kematian serta jaminan kehilangan pekerjaan serta upah yang masih banyak dibawa standar inilah yang harus menjadi perhatian calon pemimpin daerah ini ke depan”.

Kata Dimas Luanmase,kemajuan suatu daerah harus didukung pada kesejahteraan buruh/perkerja, kita harus pahami Bahwa yang dimaksudkan dengan Buruh pekerja ada dua yaitu Buruh/pekerja berdasai yang disebut Buruh Formal dan Buruh/perkerja yang mengandalkan Otot atau yang disebut dengan Buruh Informal atau mandiri

“International Labour Organization (ILO) pada 2010 menyebut pekerja informal sebagai pekerja rentan. Mereka tidak mendapatkan hak dasar layaknya pekerja formal seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, jam kerja serta tunjangan lainnya, yang mendapatkan hal diatas adalah hanya bagi Buruh/pekerja Formal Kendatipun demikian INPRES Nomor 2 Tahun 2021 telah jalas bahwa semua pekerja Informal harus memiliki BPJS ketenagakerjaan inilah yang masih belum dimaksimalkan pada pemerintah Provinsi Maluku maupun Kabupaten Kota”

Dimas luanmase berharap ada calon Gubernur dan Bupati Walikota dapat memperhatikan isu ini secara serius sehingga ke depan Maluku dan 11 kabupaten kota bisa sejahtera apalagi kita diperhadapkan dengan Proyek strategis nasional atau PSN besar di depan yaitu Blok masela maka soal perburuhan atau ketenagakerjaan harus di persiapkan sedini mungkin demi kesejahteraan bersama. (A1FBOM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *