Jakarta,faktaberita.online,
Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memberikan penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas pencapaiannya memenuhi kelengkapan atribut pada sembilan variabel (9/9) untuk mencapai Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Level 3 (Proaktif).
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP Hermawan kepada Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Biro (Karo) Umum Kemendagri Evan Nur Setya Hadi di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (26/7/2024).
Evan mengatakan, acara serah terima penghargaan ini tidak hanya sebagai ajang apresiasi, tetapi juga momentum penting untuk bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas pencapaian yang cukup signifikan dalam implementasi tingkat kematangan UKPBJ di lingkungan Kemendagri. Penghargaan ini tidak sekadar acara seremonial atau inovasi dokumen administratif, tetapi merupakan cerminan komitmen dalam menghadirkan pengadaan barang/jasa yang transparan, efisien, dan berintegritas.
“Ini sejalan dengan kebijakan pimpinan kami, puncak pimpinan kami, Pak Mendagri, bahwa beliau menginginkan tidak ada permasalahan, tidak ada kasak-kusuk, tidak ada yang aneh-aneh dan neko-neko dalam pelaksanaan PBJ (Pengadaan Barang/Jasa) di Kemendagri,” katanya.
Dia menambahkan, PBJ menjadi salah satu aspek yang sangat strategis di Kemendagri, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, norma, kaidah, dan regulasi yang berlaku. Capaian penghargaan ini memperlihatkan komitmen Kemendagri dalam menjalankan tugas publik dengan penuh tanggung jawab.
“Kerja sama dan dedikasi semua pihak, termasuk Bapak/Ibu sekalian menjadi kunci, para pelaku di PBJ di komponen kita, di Unit Kerja Eselon (UKE) I, di seluruh Kemendagri, yang jumlahnya ada 13 UKE I, semua pihak,” ungkapnya.
Evan berharap, Kemendagri ke depan bisa memperkuat kolaborasi, serta berbagi pengetahuan dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih baik. Selain itu, ke depan diharapkan UKPBJ Kemendagri dapat menjadi pusat keunggulan (center of excellence) dalam hal pengadaan barang/jasa.
Sementara itu, Hermawan mengungkapkan, nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kemendagri mencapai 91,04. Kenaikan angka ini juga didapatkan dalam kurun waktu yang terbilang singkat. Menurutnya, belum banyak kementerian/lembaga (K/L) yang mencapai nilai lebih dari 90. Adapun ITKP merupakan faktor penambah untuk nilai reformasi birokrasi.
“Saya kembali memberikan apresiasi kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pemerintah di Kementerian Dalam Negeri, yang hari ini sudah mencapai Level Proaktif,” ujar Hermawan.
Di sisi lain, Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa Kemendagri Irvan Amirullah menyampaikan, UKPBJ Kemendagri melaksanakan peningkatan kapabilitas melalui model pematangan, dan diharapkan menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa. UKPBJ sebagai pusat keunggulan memiliki karakteristik strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan.
“Sehingga [UKPBJ] merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa,” tandasnya.
Puspen Kemendagri
(Ida)
