Jakarta,faktaberita.online,
Bandung – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Jawa Barat yang sebagian besar telah merealisasikan anggaran Pilkada Serentak 2024 hampir 100 persen. Pemda, kata dia, berperan penting dalam menyediakan anggaran Pilkada melalui kesepakatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan penyelenggara maupun pihak keamanan.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Pemprov, saya kira hampir semuanya sudah tuntas. Untuk KPUD-nya sudah tuntas, Bawaslu-nya tuntas, untuk aparat keamanan Polri-TNI juga tuntas, termasuk juga untuk Linmas yang ada di Kesbang, Satpol PP. Banyak daerah yang saya lihat sudah menyelesaikan,” ujarnya usai Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/7/2024).
Mendagri menegaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mendorong kabupaten/kota yang belum menuntaskan penyaluran anggaran Pilkada agar segera menyelesaikannya. “Kalau sudah ada anggarannya ada, otomatis KPU dan Bawaslu PD (percaya diri) menyelenggarakan [Pilkada], dan proses sesuai tahapan yang ada,” jelasnya.
Guna mendukung jalannya Pilkada, Mendagri mengungkapkan, pemerintah pusat telah menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada KPU RI beberapa waktu lalu. Ia berharap, dengan data tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat mengggunakan hak pilihnya pada Pilkada 17 November mendatang.
“Kita dorong masyarakat untuk partisipasi makin bagus, makin tinggi partisipasi maka legitimasi yang terpilih akan semakin kuat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Rakor tersebut dihadiri oleh kepala daerah se-Provinsi Jawa Barat, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Barat, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Provinsi Jawa Barat.
Puspen Kemendagri
(Bs)
