FaktaBerita.Online -Maluku,-
Pemerintah diminta untuk menyiapkan sedini mungkin rencana membangun industri petrokimia di Maluku. Sebab, industri sangat strategis karena keberadaan Blok Masela. Industri Petrokimia sangat penting untuk menampung tenaga kerja dan menjadi sentra ekonomi di Maluku. Selain itu, hal ini akan menjadi ujian kebijakan hilirisasi yang sering disampaikan pemerintahan Jokowi.
Kepada faktaberita.online Rabu,9/08/2023 Engelina Pattiasina mengatakan, pemerintah harus mencontoh pembangunan kompleks petrokimia, seperti yang ada di Johor dan Trengganu Malaysia. Sebab, keberadaan industry petrokimia akan mengurangi kebutuhan impor produk petrokimia yang sejak lama dikuasai para mafia produk petrokimia.
“Kalau pemerintah membangun kompleks industri petrokimia, yang memproduksi beragam produk turunan dari gas, maka hal itu akan membuka kesempatan kepada ribuan tenaga kerja dan memunculkan sentra ekonomi di Maluku. Hal ini akan akan membantu Maluku dan sekitarnya keluar dari kemiskinan,” tutur Engelina Pattiasina yang juga puteri salah satu pelopor industry Migas di Indonesia, J.M. Pattiasina.
Menurut Engelina yang merupakan Direktur Archipelago Soludarity Foundation Dipl. -Oek bahwa, seharusnya Domestik Market Obligation (DM)) yang 25 persen dari produksi bagian K3S, diperuntukkan bagi industri petrokimia yang akan dibangun di Maluku. Dia menambahkan, apa yang dilakukan di Blok Arun Lhokseumawe dan Bontang Kalimantan bisa dilakukan juga di Maluku.
Engelina meminta semua pihak mencermati, agar adanya penyediaan gas pipa untuk kebutuhan industry domestik di Maluku. Setidaknya, kata Engelina, 25 persen dari total produksi seperti yang dipraktikkan bagi DMO untuk produksi minyak.
“Jangan sampai Maluku diperlakukan seperti di Bintuni Papua yang hanya untuk LNG semata, sementara industri petrokimia belum direalisasikan hingga saat ini. Sudah lebih dari 10 tahun tetapi tidak ada petrokimia di sana. Hal ini tidak boleh terulang lagi di Maluku,” jelas Engelina.
Engelina mengingatkan, Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri telah mengumandangkan kebijakan hilirisasi untuk membangun industri dalam negeri, sehingga semua sumber daya alam bisa dikelola di dalam negeri untuk menghidupkan industri, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan Negara.
“Jangan sampai kebijakan Presiden Jokowi ini ada menteri yang telikung di tengah jalan. Kita akan lihat apakah pemerintah membangun industri petrokimia di Maluku atau tidak? Kalau tidak ada, maka ini akan sangat resisten karena akan mengundang tanya rakyat Maluku,” tegasnya.
Engelina menjelaskan, sebaiknya realisasi pasokan gas untuk industri petrokimia melalui jalur pipa. Sebab, kalau pasokan gas berupa LNG, tentu akan menjadikan industry petrokimia tidak ekonomis, karena beban liquifaksi untuk mengubah gas menjadi LNG dan belum lagi biaya regasifikasi untuk mengubah LNG menjadi gas kembali.
“Tapi kalau melalui jalur pipa, maka akan lebih murah. Saya kira, hal seperti ini harus dipikirkan dan tentu banyak anak bangsa yang jauh lebih paham mengenai hal yang begini, kalau benar-benar ada keberpihakan untuk daerah penghasil, sehingga bisa menikmati multiplier effect dari Blok Masela,” tutur Engelina.
Menurut Engelina, pembangunan industri petrokimia bisa saja berkolaborasi dengan swasta. Sebab, kalau diserahkan begitu kepada BUMN atau anak perusahaannya, juga tidak ada jaminan akan segera merealisasikan. Hal ini bisa dilihat dengan industry petrokimia di Bintuni, Papua Barat, yang tidak jelas pembangunannya sampai saat ini.
“Tapi, kalau swasta, juga harus dilihat rekam jejaknya dan kalau boleh yang sudah memiliki petrochemical plant yang terbukti beroperasi. Jangan sampai jatuh ke tangan swasta yang hanya bagus di atas kertas, tetapi sesungguhnya hanya calo yang akan menjual hak alokasi gas ke pihak lain lagi,” tegasnya.
Menurut Engelina, keberadaan industri petrokimia di Maluku sangat penting. Sebab, selain Blok Masela masih ada beberapa blok gas yang juga memiliki kandungan gas sangat besar.
Apalagi, kata Engelina, belum lama ini, Menteri ESDM mengungkapkan kalau Pertamina dan Petronas tertarik mengembangkan Seram dan sedang melakukan kajian. Sesuai data awal ESDM diperkirakan ada potensi minyak hingga 7.569 MMBO dan gas 13,79 TCF.
Jadi, jelas Engelina, Blok Seram ini merupakan blok baru, sehingga sejak dini perlu mengingatkan Menteri ESDM untuk memikirkan hak rakyat dan hak daerah Maluku.
Engelina mengatakan, Pulau Seram ini daerah kaya, tetapi tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyatnya. Misalnya, Blok Bula yang sudah beroperasi hampir satu abad lebih, tetapi tidak memberikan manfaat apapun untuk Pulau Seram.
“Hal-hal seperti ini tidak boleh lagi terjadi, karena masyarakat sudah makin paham, kalau kekayaan alamnya hanya dieksploitasi tanpa memberikan manfaat apapun, tetapi menanggung beban kerusakan lingkungan,” tegas Engelina.
Wartawan: Dimas Luanmase
