Faktaberita.Online-Muratara/Sumsel
Pembangunan merupakan hal yang sangat efektif dan terlihat jelas dan nyata di kalangan masyarakat baik yang mengerti di bidang pembangunan maupun yang awam dan tidak faham tentang Pembangunan.
Beda halnya dengan pembangunan balai desa yang terletak di Desa Bumi Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara,terkesan tidak transparan dan ada kong klingkong Senin,(29/05/2023)
Menurut salah satu warga yang tinggal di desa tersebut (Yang tidak mau disebut namanya) mengatakan kepada awak media,pak tolong lihat pembangunan Balai Desa di desa kami ini,kami orang awam ini,bukannya mau mengkritik tapi kami hanya mau tau, bagaimana sistem pembangunan nya dan darimana sumber dananya.Kami juga mau tau,apakah ini melalui dana desa (DD)/anggaran dana desa (ADD) apakah dari dana APBD dan APBN ungkapnya.
Berdasarkan hasil pantauan dari awk media,ternyata pembangunan Balai Desa ini Memeng benar terkesan tidak transparan, lantaran tidak ada papan pagu pembangunan.
Ditambah dari salah satu narasumber yang menurut keterangannya, pembangunan dan perhapan belai Desa ini terdiri dari dua tahap, yaitu;tahap awal bersumber dari DD (Dana Desa), sedangkan di tahap perehapan digunakan oleh APBD.Yang jadi pertanyaan kami,adalah mengapa perehapan ini menggunakan dana APBD tidak menggunakan DD dan dikemanakan anggaran DD tersebut.
Kalau tidak mempu perehapan,itu sangat mustahil,sedangkan pada zaman kepala Desa yang dulu (Imron.T),mampu membangunnya,mengapa zaman kepala desa sekarang ini,tidak bisa melakukan perehapan dari dana desa,dan menggunakan dana APBD.Sekali lagi kami masyarakat awam bertanya dikemanakan anggaran dana desa/dana desa pada tahun ini tutpnya.
Saat awk media mengkonfirmasikan kepada pihak desa/Kepala Desa (Heriyadi,SH),di ruang kerjanya yg di dampingi langsung oleh sekretaris desa (Siswanto,A.md) mengatakan,kami hanya menyediakan tempat dan hanya monitoring kegiatan mereka jika salah kami hanya bisa menegur dan membenarkan nya ungkapnya.
Menurut analisa para awk media dan pihak dewan pers, jawaban dan tindakan kepala desa tersebut tidaklah logis dan tidak pantas,masak kegiatan di desa sendiri hanya memonitoring dan hanya bisa membenarkan jika salah.
Dan juga hasil pantauan awak media perehapan tersebut memang tidak menggunakan papan pegu anggaran perehapan tersebut.
Pewarta; Kaperwil Sumsel.
