PONTIANAK – Faktaberita.online
Sekitar dua bulan ini masalah teknis yang terus menghantui layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Online Kemenetriian Hukum dan Ham , terutama terkait pembuatan PT Perorangan, perkumpulan semakin diperparah dengan sikap customer service (CS) yang dinilai abai terhadap keluhan pengguna. Bukan hanya masalah login dan validasi NPWP yang tak kunjung selesai, tetapi minimnya respons dan jawaban yang terkesan templated dari tim CS justru menjadi sorotan MAUNG.rabu, 05 februari 2025
Berdasarkan pengamatan di akun Instagram resmi AHU Online, dapat dilihat bahwa kolom komentar dipenuhi keluhan dan pertanyaan dari netizen. Mulai dari masalah teknis, kesulitan akses, hingga kekecewaan karena sudah membeli voucher namun layanan tidak dapat digunakan. Ironisnya, hampir tidak ada satu pun komentar dan pertanyaan tersebut yang yang direspons secara memadai oleh tim CS.
“Sudah beberapa hari ini saya coba daftar PT Perorangan, perkumpulan selalu error di bagian NPWP. Di Instagram sudah saya komen dan DM, tapi tidak ada balasan sama sekali. Ini bagaimana ya?” tulis salah satu netizen yang merasa diabaikan.
Pengguna lain yang sudah membeli voucher juga mengungkapkan kekecewaannya, “Saya sudah bayar untuk voucher, tapi malah tidak bisa login. Mau tanya ke CS juga susah, di Instagram cuma dibaca saja komentar saya. Uang sudah keluar, layanan tidak bisa dipakai, ini sangat merugikan.”
Ketua Umum (KETUM) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Monitor Aparatur Negara dan Golongan (MAUNG),Hadysa Prana meminta Kementerian Hukum dan HAM berinvestasi pada pengembangan sumber daya manusia di bidang IT, khususnya dengan merekrut dan melatih ahli IT yang andal sebagai pegawai tetap. Ketergantungan pada outsourcing atau konsultan dinilai kurang efektif dalam jangka panjang dan berpotensi menimbulkan masalah koordinasi dan transfer pengetahuan.
“Dengan memiliki tim IT internal yang kompeten, kementerian diharapkan dapat lebih cepat dan efektif dalam mengatasi masalah teknis, mengembangkan sistem yang lebih handal, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat”
MAUNG juga berharap Kementerian Hukum dan HAM segera melakukan evaluasi
menyeluruh dan mengambil tindakan perbaikan, baik dari segi teknis layanan maupun peningkatan kualitas SDM di bidang customer service.
“Transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan keluhan masyarakat dan pengguna juga sangat dibutuhkan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap layanan AHU Online” Imbuhnya
(Tim/Red)
Sumber : DPP LSM MAUNG
