Fakta Berita Online — Lampung Barat
Relawan tim pemenangan presiden prabowo , Muzani DPR-RI, dan Ahmad Muzadi Jausal hari ini Rabu 22/0/2025 mendatangi kantor kejaksaan negeri liwa untuk Bertemu kejari lampung Barat mempertanyakan sikap Aparat Penegak Hukum khusus nya kejaksaan namun tak satu pun pejabat di kejaksaan Berada di kantor hari ini ujar kader partai gerindra itu.
Saya Berharap agar kejati lampung menjalan kan perintah presiden dan Jaksa Agung supaya dapat menekan korupsi yang sudah menjadi parasit di negeri ini. Terkait dugaan setoran dana Desa sebesar Rp 16 juta sampai Rp. 18 juta per termin yang meresah kan seluruh kepala desa di lampung Barat ini segera di tindak lanjuti saya bersama partai gerindra lampung Barat meminta kepada Jaksa Agung dan kepala kejaksaan tinggi Lampung untuk memeriksa seluruh pengurus Asosiasi perangkat desa ( ABDESi )di tingkat kecamatan kita sudah tau jelas kasus yang terang terangan aja masalah setoran pendampingan hukum fiktif sebesar Rp 8 juta per pekon pada tahun 2024 yang di kordinir oleh saudara murtoyo selaku ketua Dpk Abdesi kecamatan Batu ketukis, pertanyaan nya sekali lagi kenapa pihak kejaksaan lampung Barat diamdiam dan tidak melakukan tindakan.
Lanjut pahri kasus dugaan setoran dana desa itu sudah viral di media sosial bahkan tiktok tapi aparat penegak hukum di daerah masih saja tak melakukan langkah langkah pencegahan sehingga membuat tanda tanya besar di kalangan masyarakat, kalau bersih kenapa Risih agar hal serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.
Terpisah beberapa pj. Peratin di kecamatan sukau yang tidak ingin di sebut kan edentitas nya mengeluh besar nya setoran tersebut kata mereka belum aja dana cair kami sudah di rapat kan pak camat, kata pak camat setoran itu wajib jangan sampai kita di sebut pemberontak kerena kalau tidak ada setoran sudah barang tentu pekon kita akan di cari cari masalah nya ujar salah satu pj peratinperatin sembari mengeluh. Red
